Agar DPD Tidak di Ujung Tanduk

Agar DPD Tidak di Ujung Tanduk
Para pembicara mengikuti Focus Group Discussion (dari kiri); Refly Harun, Djadijono, Henri Siagian (moderator), John Pieris di Kantor Redaksi Media Group, Jakarta, Kamis (10/03). Foto: MI/Usman Iskandar

Metrotvnews.com, Jakarta: Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) saat ini berada di ujung tanduk. Pasalnya, dalam sistem ketatanegaraan dan sistem politik Indonesia, DPD dinilai tak memiliki peran dan fungsi maksimal. Tak heran apabila ada sebagian pihak yang mendorong agar DPD dibubarkan.

Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas mengakui ada sebagian pihak yang gencar ingin melemahkan posisi DPD. Sejatinya, kata dia, DPD memiliki peran yang sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Yaitu fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran.

“Pelemahan kekuatan DPD terjadi secara sistematis,” ujar Hemas dalam acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “DPD Kuat, Indonesia Mantap: Menyemai Substansi Tanpa Sensasi” oleh Media Research Center (MRC) di Media Group, Kedoya, Jakarta Barat, Kamis (10/3/2016).

Padahal, kata dia, DPD telah bekerja maksimal seperti diamanatkan undang-undang (UU). “Selama ini DPD telah bekerja maksimal. Ada 59 RUU yang diusulkan dan 1 yang baru masuk dan disahkan, tentang UU Kelautan,” kata dia.

Menurut dia, selama posisi DPD di parlemen tak sejajar, tentu tidak akan memiliki peran maksimal. Keberadaan DPD pun tak lebih hanya sebatas pemberi pertimbangan semata.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan DPD memiliki kedudukan setara dengan DPR dan Presiden ketika mengajukan dan membahas RUU sebagaimana UU No. 17 Tahun 2014. Namun, kata Hemas, hingga kini putusan itu tidak pernah diadopsi oleh DPR.

“Putusan MK tidak dilaksanakan oleh DPR dan tidak diadopsi dengan baik dalam pembentukan UU MD3,” jelas dia.

Dia mengatakan, jalan keluar agar DPD memiliki peran yang sama adalah dengan mengamandemen UUD 1945. Bagi dia, dorongan partai politik untuk menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) melalui amandemen UUD 1945 jadi momentum untuk penataan kewenangan DPD RI.

“Rekomendasinya adalah penataan sistem ketatanegaraan melalui UUD 1945. Wacana amandemen yang hanya terpusat menghidupkan kembali GBHN harus dijadikan momentum secara tegas untuk penataan kewenangan DPD RI,” kata anggota DPD dari dapil Daerah Istimewa Yogyakarta itu.

Hal senada dikatakan anggota DPD dari Dapil Maluku, John Pieris. Dia mengatakan, DPD sebagai lembaga perimbangan dan pengawasan (check and balances). Utamanya untuk mewujudkan cita-cita bangsa.

“DPD sebagai lembaga perwakilan yang mampu secara optimal dan akutabel memperjuangkan aspirasi daerah untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepenitngan bangsa dan negara,” kata John.

Namun realitanya, kata dia, DPD hanya berwenang sebatas mengusulkan semata. Akibatnya, kewenangan check and balances terabaikan.

“Bayangkan kewenangan DPD hanya sebatas mengusulkan. Dibahas tapi tidak ikut dalam pengambilan keputusan. Tidak ada ketentuan yang mengatur kepada DPD untuk memberikan keterangan kepada pejabat negara seperti DPR,” papar dia.

Sementara pakar hukum tata negara Saldi Isra menegaskan, keberadaan DPD untuk menyerap aspirasi daerah. Selama ini, kata Saldi, DPR tidak mampu menyerap aspirasi daerah secara maksimal.

“Daerah membutuhakan DPD karena apa yang dilakukan oleh DPR itu sulit menjangkau aspirasi daerah. Mereka terikat dengan parpol. Posisi DPR dipecah-pecah juga menjadi dapil. Kerap mewakili dapil daripada provinsi,” tutur dia.

Ia menambahkan, “Problemnya hari ini, putusan itu tidak pernah mau dilaksanakan. Padahal kalau putusan itu dilaksanakan yang terbantu tidak hanya DPD, tapi pemerintah yang sangat bisa dibantu oleh putusan MK.”

Saldi juga mengkritisi sikap pemerintah yang seolah abai memperjuangkan putusan MK terkait kewenangan DPD. Sebab, bila putusan itu dilaksanakan bukan hanya DPD yang terbantu, tapi juga pemerintah.

“Mengubah konstitusi, itu tidak hanya melulu merubah teks konstitusi secara langsung. Melainkan juga bisa diubah melalui putusan hakim. Pemerintah seharusnya menjadi pihak yang harus memperjuangkan agar dilaksanakan putusan MK itu,” kata dia.

Saldi juga menyarankan agar DPD tidak ikut menjadikan momentum amandemen UUD 1945 soal penghidupkan kembali GBHN. “Merubah konstitusi sangat berisiko untuk DPD. Karena bukan tidak mungkin DPD justru yang akan dihilangkan,” kata dia.

Diskusi ini menjadi salah satu alat mencari solusi penguatan wewenang DPD. Acara ini dihadiri Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas, Wakil Ketua DPD Farouk Mohammad, anggota DPD RI John Pieris, anggota DPD RI Nono Sampono, anggota DPD Aji Muhammad Mirza Wardana, anggota DPD Intsiawati Ayus, Ditjen Otda Kemendagri Nelson Simanjuntak, dan mantan Sekjen MK Janedri M. Gaffar.

Hadir pula pakar hukum tata negara Saldi Isra, pakar hukum tata negara Refly Harun, pengurus PBNU Masduki Baidlowi, pengamat politik Bachtiar Effendi, pengamat Azyumardi Azra, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) M. Djadijono, pengamat politik Ray Rangkuti dan mantan Ditjen Otda Kemendagri Johermansyah Johan.

(MBM)

http://news.metrotvnews.com/read/2016/03/10/496725/agar-dpd-tidak-di-ujung-tanduk

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.