Optimalkan Peran DPD

KEDUDUKAN Dewan Perwakilan Daerah setara dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan presiden.
IMG_9500
Forum Group Discussion yang digelar Media Research Center dengan tema DPD kuat Indonesia Mantap, Menyemai Substansi Tanpa Sensasi di Kantor Media Group, Jakarta. Kamis, 10/03/2016

Meski masih dinilai tanggung kewenangannya, DPD bisa mengoptimalkan perannya sebagai lembaga yang memperjuangkan kepentingan daerah.

“Kalaulah saat ini DPD tidak leluasa dalam kewenangan, seharusnya kewenangan yang diberikan dimaksimalkan supaya aspirasi daerah mampu tersalurkan dalam pembentukan kebijakan dan produk undang-undang,” kata Kepala Bagian Perundang-undangan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nelson Simanjuntak dalam forum group discussion yang digelar Media Research Center dengan tema DPD kuat Indonesia mantap, menyemai substansi tanpa sensasi di Kantor Media Group, Jakarta, kemarin.

Menurutnya, Pasal 22D UUD 1945 menerangkan bahwa DPD berwenang mengajukan, membahas, dan mengawasi RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

“DPD hadir mewakili daerah dan tidak berpartai. DPD pun tentu terhindar dari kepentingan lain. Peran ini harus dioptimalkan agar bisa berdampak bagi kesejahteraan rakyat,” tandas Nelson.

Ikut hadir dalam FGD, Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas, anggota DPD, pakar hukum tata negara, pakar politik, pakar otonomi daerah, dan Dewan Pers. FGD membahas penguatan DPD dalam bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran.

FGD juga merespons wacana pembubaran DPD yang digulirkan Partai Kebangkitan Bangsa pada mukernas di Jakarta, belum lama ini.

Belum selesai

Menurut pakar hukum tata negara Saldi Isra, eksistensi DPD perlu dipertahankan.

Namun, pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92 Tahun 2012 dan 79 Tahun 2014 yang memperkuat kedudukan DPD dalam pembentukan legislasi, kata dia, perjuangan belum selesai.

Pada kedua putusan itu, MK mempertegas tafsir mengenai peran DPD dalam Pasal 22D UUD 1945 dan menganggap UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD tidak sesuai dengan UUD 1945.

Dengan begitu, pembahasan RUU seharusnya dilakukan bersama-sama antara DPD, DPR, dan presiden.DPD MRC

“Masalahnya putusan MK itu sampai hari ini tidak pernah dilaksanakan oleh DPR,” ujarnya.

Di sisi lain, pakar hukum tata negara Refly Harun berpendapat kedudukan DPD belum bisa dikatakan setara dengan DPR dan Presiden apabila DPD tidak memiliki fungsi persetujuan.

Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad memandang diperlukan penataan kembali dari fungsi dan kedudukan DPD.

“Kehadiran DPD dalam legislasi belum bisa diterima DPR, kami merasa perlu amendemen kelima UUD 1945,” cetusnya.

Pada bagian lain, pakar sejarah Azyumardi Azra menilai DPD kurang tampil ke media sehingga karyanya tidak diketahui masyarakat.

Saat menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPD Gusti Kanjeng Ratu Hemas menyatakan pihaknya harus mempunyai strategi komunikasi.

“Ini yang harus diperbaiki oleh DPD,” ujarnya.

Terpisah, Sekjen PKB Abdul Kadir Kading mengatakan alasan partainya mengusulkan pembubaran DPD karena dinilai mubazir.

“Kewenangannya terbatas, keberadaannya tidak efisien dan efektif,” ungkapnya.

(cah/X-6)

Leave a Reply

Your email address will not be published.