DPD Bisa Tersalip Haluan Negara

IMG_9585
Forum Group Discussion yang digelar Media Research Center dengan tema DPD kuat Indonesia Mantap, Menyemai Substansi Tanpa Sensasi di Kantor Media Group, Jakarta. Kamis, 10/03/2016
AMENDEMEN Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan jalan satu-satunya untuk memperkuat fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Namun, langkah itu sangat mungkin terabaikan dan kalah dengan agenda menghidupkan garis-garis besar haluan negara (GBHN).

Pendapat tersebut mengemuka dalam diskusi kelompok terfokus, atau focus group discussion (FGD), yang diselenggarakan Media Research Center (MRC) dan Media Group di Kantor Media Group, Kedoya, Jakarta Barat, kemarin.

Ketua Badan Pengkajian MPR Bambang Sadono mengingatkan, agar dapat melaju, materi UUD 1945 yang akan diamendemen harus mendapatkan persetujuan minimal 1/3 anggota MPR, atau 231 anggota.

Menurut Sadono, cukup sulit untuk meyakinkan jumlah yang juga hampir menyamai separuh anggota DPR.

Apalagi, terdapat agenda GBHN yang juga memerlukan amendemen konstitusi.

“MPR sudah merencanakan adanya anggaran untuk amendemen sehingga kalau disetujui di APBN-P, tahun ini akan ada agenda amendemen. Tetapi, rencana penguatan DPD ini malah bisa-bisa tersalip dengan agenda GBHN yang keluar belakangan,” tutur Bambang.

Potensi hambatan tersebut juga mendapatkan sorotan pakar ilmu politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bachtiar Effendy.

Ia menyebutkan ganjalan akan datang dari DPR yang tidak memiliki keinginan untuk memperkuat DPD.

Selama ini, menurut Bachtiar, UUD 1945 beserta aturan turunannya dibuat hanya untuk memberikan kekuasaan selebar-lebarnya kepada DPR.

Kemudian, menetapkan keputusan hanya bersama pemerintah pusat, dalam hal ini presiden beserta menteri-menterinya.

Penafian fungsi DPD dilakukan terus-menerus, bahkan sesudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang bernomor 79/PUU-XII/2014 yang diajukan DPD. MK memberi tafsir inkonstitusional bersyarat Pasal 71 huruf c, Pasal 166 ayat (2), Pasal 250 ayat (1), dan Pasal 277 ayat (1) UU MD3 itu.

Intinya, MK mempertegas keterlibatan wewenang DPD saat mengajukan dan membahas RUU dengan sebuah naskah akademik terkait dengan otonomi daerah, pembentukan/pemekaran, pengelolaan sumber daya alam dan kemandirian anggaran DPD.

Namun, lanjut Bachtiar, fungsi tersebut tidak diacuhkan. Lagi-lagi, DPD hanya dilibatkan sampai pada tahap membahas dan tidak dilibatkan saat menetapkan keputusan.

“Putusan ini jelas tidak dilaksanakan. Pada praktiknya ketika sudah sampai pada tahap penetapan keputusan, anggota DPD disuruh keluar oleh anggota DPR. Ini artinya lagi-lagi DPD disingkirkan,” ujar Bachtiar.

Diragukan rakyat

Pernyataan Bachtiar diamini Ketua Komite IV DPD RI Ajiep Padindang.

Ketiadaan fungsi pengambil keputusan dalam tubuh DPD membuat peran DPD diragukan rakyat. Padahal, anggota DPD ialah representasi daerah di pusat.

DPD pun masih memiliki fungsi memberi pertimbangan terhadap dana perimbangan bagi pemerintah daerah.

Namun, kata Ajiep, sering kali fungsi tersebut terhambat karena tidak bermuara pada penetapan yang dilakukan DPD. Ketetapan hanya dilaksanakan DPR dan Kementerian Keuangan.

Kendati begitu, tidak ada jalan lain bagi DPD.

Penguatan harus melalui amendemen UUD yang persetujuannya melibatkan DPR sebagai bagian dari MPR.

(P-1)

5 thoughts on “DPD Bisa Tersalip Haluan Negara

  1. Pingback: Fodboldtrøjer Børn

  2. Pingback: asics

  3. Pingback: Fodboldtrøjer

  4. Pingback: maglie calcio a poco prezzo

  5. Pingback: billiga fotbollströjor