Restorasi Mata Pencaharian Diutamakan


RESTORASI mata pencaharian bagi petani lahan gambut dan pendampingan menjadi poin utama yang harus diperhatikan pemerintah dalam merestorasi lahan gambut. Dalam diskusi kelompok terfokus (focus group discussion/FGD) yang diselenggarakan Universitas Gajah Mada (UGM) bekerja sama dengan Media Research Center (MRC), lembaga riset di bawah Media Group, terungkap bahwa 24% dari peserta FGD menempatkan poin itu sebagai prioritas pertama yang harus dilakukan sebagai bagian quick response nasional dalam upaya menata kembali lahan gambut. FGD yang diselenggarakan di Yogyakarta pada Rabu (16/12) lalu diikuti 35 peserta yang terdiri dari pakar gambut, aktivis LSM, peneliti, budayawan, masyarakat adat, mahasiswa, pengusaha, dan asosiasi usaha bidang kehutanan.

“Sehingga masyarakat yang hidupnya telanjur tergantung pada pertanian di lahan gambut yang telah dikeringkan mampu meneruskan hidupnya,” kata Rektor UGM Dwikorita Karnawati dalam diskusi itu. Tidak bisa dimungkiri bahwa masyarakat sekitar yang paling terdampak dari kebijakan pemerintah untuk merestorasi lahan gambut. Mereka yang sudah turun temurun mengusahakan mata pencaharian dari lahan gambut harus menghentikan usaha mereka. Tim Pokja Gambut UGM Anna Marie Wattie mengatakan bahwa masalah gambut dan kebakaran hutan dan lahan sangat dekat dengan berbagai konflik yang terjadi. “Tidak hanya antara masyarakat dan pemerintah serta korporasi, tetapi juga sesama masyarakat. Dibutuhkan pendekatan khusus untuk menanganinya,” ujar Anna.

Penganalan
Quick response penyekatan kanal dengan memanfaatkan data kontur dan monitoring air yang ada pada tiap konsensi menjadi poin berikutnya yang harus dilakukan guna meminimalisasi bahaya kebakaran yang kembali mengancam lahan gambut karena musim kemarau yang diperkirakan mulai Februari 2016. Dwikorita menambahkan, dibutuhkan sinergitas dari berbagai kalangan guna menjalankan hal itu, di antaranya akademisi, pemerintah, pengusaha, hingga masyarakat sekitar wilayah hutan. “Sekat kanal menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukam sebagai penanganan jangka pendek. Selanjutnya, perencanaan harus kembali dilakukan dengan melibatkan semua stakeholder,” tandasnya.

Direktur Pengurangan Resiko Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Lilik Kurniawan mengatakan upaya pembuatan sekat kanal, penataan air, hingga pemetaan wilayah memang sangat penting untuk dilakukan. “Sudah saatnya upaya penanggulangan diganti dengan upaya pencegahan. Hal itu yang harus tercapai melalui usaha bersama semua pihak terkait secara aplikatif di lapangan,” terangnya. Aida Greenbury, Managing Director Asia Pulp and Paper (APP), mengungkapkan bahwa upaya penanganan berkelanjutan hutan dan lahan menjadi salah satu prioritas.

Korporasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kondisi lahan. Salah satu yang telah dilakukan ialah inisiasi roadmap perlindungan dan kelestarian wilayah hutan. Dalam draf roadmap tersebut dijelaskan, empat hal utama yang akan dilakukan sebagai bentuk nyata upaya perlindungan hutan dan lahan. Perlindungan kawasan hutan, pengelolaan lahan gambut, komitmen akan tanggung jawab sosial, serta penanganan yang dilakukan secara global. “Komitmen atas semua hal tersebut yang kami lakukan. Karena korporasi adalah salah satu unsur utama yang berperan penting,” terang Aida.

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Fadhil Hasan, mengatakan solusi yang dapat berpihak dan memayungi semua unsur yang bersentuhan dengan lahan gambut tersebut sangat dibutuhkan. “Tidak bisa diselesaikan dengan menghentikan salah satu unsur. Semua harus diatur dengan capaian yang secara utuh menyelesaikan setiap unsur yang terkait,” terangnya. Fadhil mengungkapkan satu hal yang dapat dilakukan ialah melalui upaya pemetaan lahan. Rezonasi menjadi jalan keluar yang dapat membuat tetap terjaganya ekologi lahan dan berjalannya industri. Sinergi akan kedua hal tersebut secara nyata akan mencegah terus terjadinya degradasi ekologi dan konflik yang sangat rentan terjadi.

“Jadi dengan jelas dapat diketahui mana zona yang dapat dimanfaatkan, mana yang tidak.” Masalah pemetaan detik topografi lidar (light detection and ranging) skala nasional, konsolidasi data spasial dan rezonasi, menempati urutan ketiga harus dimasukkan dalam program cepat yang harus disiapkan. Setelah itu, resolusi konflik dan penegakan hukum di tingkat tapak menjadi concern (perhatian) 13,1% peserta diskusi yang juga harus dimasukkan ke program quick response. Sistem zonasi, serta edukasi akan kondisi lahan dan ekologi terkini juga dianggap sebagai salah satu yang bermanfaat bagi masyarakat lokal.

Banyaknya konflik antarwarga atau dengan perusahaan kerap terjadi karena belum adanya batasan yang jelas mengenai lahan yang dapat atau tidak dimanfaatkan. Masyarakat lokal yang menggantungkan hidupnya pada hasil hutan umumnya tidak cukup terbekali pengetahuan kondisi terkini kawasan hutan dan lahan. “Belum banyak pihak yang memberikan pembinaan pada mereka,” ujar perwakilan masyarakat adat kawasan hutan Jambi, Hambali. Keempat hal yang menjadi poin-poin utama quick response itu harus segera dilakukan guna mencegah terjadinya ancaman kebakaran hutan dan lahan yang lebih besar pada 2016.

 

25 thoughts on “Restorasi Mata Pencaharian Diutamakan

  1. Thank you for writing this awesome article. I’m a long time reader but I’ve never been compelled to leave a comment. I subscribed to your blog and shared this on my Facebook. Thanks again for a great article!

  2. Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So nice to find any individual with some authentic ideas on this subject. realy thank you for beginning this up. this website is something that is wanted on the internet, someone with a little originality. useful job for bringing one thing new to the internet!

Leave a Reply

Your email address will not be published.