Saatnya Mengelola Gambut dengan Bijak

Rektor UGM Dwikorita Karnawati memberikan keterangan di UGM. Foto: Ant/Regina Safri.
Rektor UGM Dwikorita Karnawati memberikan keterangan di UGM. Foto: Ant/Regina Safri. Putri Rosmala – 23 Desember 2015 14:43 wib
Metrotvnews.com, Yogyakarta: Lansekap gambut di Indonesia sudah berubah total sebagai dampak dari perlakuan yang tidak normal selama puluhan tahun. Untuk memulihkannya perlu strategi dan rumusan baru dalam pengelolaan ekosistem lahan basah tersebut.

Dalam diskusi kelompok terfokus (focused group discussion/FGD) yang diadakan Universitas Gadjah Mada (UGM) bekerja sama dengan Media Research Center (MRC) di kampus UGM, Yogyakarta, pekan lalu, ada sebuah instrumen (paket kerja berisi enam langkah penanganan) yang ditawarkan kepada 35 peserta FGD.

Instrumen preferensi yang dirumuskan para pakar, Pokja (Kelompok Kerja) Gambut UGM, aktivis, dan akademisi itu terdiri atas penyiapan data spasial, penataan air, restorasi vegetasi dan mata pencaharian warga, penguatan modal sosial, lansekap baru politik ekonomi, serta kelembagaan dan payung hukum.

“Perlu strategi ulang. Lansekap politik pengelolaan lahan gambut sudah seharusnya dirumuskan lagi,” kata Rektor UGM Dwikorita Karnawati.

Dari sejumlah paket itu, lansekap baru politik ekonomi, pemerintahan, dan revisi tata ruang oleh 18,9% peserta FGD dinilai menjadi hal utama yang harus dibenahi.

Pengelolaan lahan gambut terintegrasi. Grafis: MI.

 

Beban kepentingan ekonomi di sektor kehutanan saat ini sudah terlalu tinggi. Padahal daya dukung lingkungan rendah. “Dengan kondisi tersebut, bencana kebakaran lahan niscaya selalu mengintai,” kata ahli kehutanan UGM Oka Karyanto.

Menurut Laksmi Safitri, antropolog di Pokja Gambut UGM, perspektif yang berfokus pada pengembalian ekosistem perlu dikedepankan dalam memperbaiki sisi pemerintahan.

“Ini membuka kenyataan bahwa hutan merupakan (soal) pengolahan ekosistem, bukan pengolahan kepemilikan dan penguasaan tanah.

“Di kalangan masyarakat, akses bagi kelompok yang mampu menjaga lahan gambut dengan baik perlu dibuka. Sementara itu, perusahaan harus bisa menjalankan bisnis secara bertanggung jawab. Mereka juga didorong menggerakkan ekonomi lokal dan tidak berbasis penguasaan lahan yang luas,” kata Laksmi.

Prioritas kedua yang disampaikan 18,3% peserta FGD ialah penguatan modal sosial masyarakat.

Cara pandang pengelolaan gambut yang lestari perlu didukung intervensi kebijakan berbasis pengetahuan. “Itu sangat penting,” kata anggota Pokja Gambut UGM Ana Ariwati. Strategi berikut yang tak kalah penting (18,1%) ialah melakukan zonasi ulang, penataan air, dan pembasahan kembali area gambut.

Menurut Dwikorita, paket kerja yang ditawarkan harus didahului pemetaan untuk mengetahui zona-zona gambut yang bisa direstorasi dan dibudidayakan.

Langkah keempat, restorasi vegetasi dan sistem pertanian hutan yang terintegrasi (16,9%). Pembukaan lahan yang mengandalkan pembakaran perlu dicegah dengan memberi modal, transfer teknologi dan pengetahuan, akses pasar, dan proses pelembagaan kepada petani.

Agar bisa dieksekusi dengan baik, Dwikorita mengatakan usulan paket kerja itu perlu didukung sinergi antarpara pemangku kepentingan.

Masyarakat harus menjadi garda terdepan pengelolaan gambut. Apalagi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan mengalokasikan 12,7 juta hektare lahan perhutanan sosial untuk dikelola masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Di sisi lain, para pengusaha diharapkan mengendalikan bisnis mereka ke arah pelestarian lansekap hutan. Secara berjenjang, langkah-langkah strategis itu mestinya diawali dengan penyiapan data spasial.

Dukungan data-data hidrotropi dan peta kontur beresolusi tinggi itu untuk memudahkan pelaksanaan restorasi. Namun, hanya 12,7% peserta yang menilai penyiapan data spasial itu sebagai prioritas utama.

“Data spasial dan peta yang akurat mutlak diperlukan, tetapi sering diabaikan,” kata Kepala Badan Informasi Geospasial, Priyadi Kardono.  DOR

One thought on “Saatnya Mengelola Gambut dengan Bijak

  1. Pingback: 2019