Pengelolaan Gambut yang Berbudaya


UNIVERSITAS Gadjah Mada (UGM) bekerja sama dengan Media Research Center (MRC), lembaga riset di bawah Media Group, mengadakan diskusi kelompok terfokus (focus group discussion/FGD) bertema Aksi bersama pengelolaan lahan gambut lestari di Gedung Rektorat UGM, Yogyakarta, Rabu (16/12). Hasil diskusi dimuat mulai hari ini hingga Rabu (23/12). UPAYA pemulihan (restorasi) lahan gambut harus melibatkan semua kalangan.

Nilai-nilai kemanusiaan, budaya, dan kearifan lokal merupakan hal penting yang mesti dikedepankan . Demikian kesimpulan diskusi yang dibuka oleh Rektor UGM Dwikorita Karnawati dan diikuti 35 peserta yang terdiri dari pakar gambut, aktivis LSM, peneliti, eksekutif, budayawan, masyarakat adat, mahasiswa, pengusaha, dan asosiasi usaha bidang kehutanan itu. Di akhir diskusi seluruh peserta sepakat mendeklarasikan gerakan menyelamatkan lahan gambut di Indonesia yang dinamai ‘Deklarasi Jogja’. Dwikorita mengatakan UGM sudah menyiapkan langkah respons cepat untuk mengantipasi datangnya musim kering pada 2016.

Sejalan dengan itu, disiapkan pula paket kerja jangka menengah dan panjang. Budayawan Radhar Panca Dahana mengatakan masyarakat adat dalam pembahasan lahan gambut kerap tidak dilibatkan. Padahal, mereka bagian dari ekosistem lahan gambut. “Masyarakat adat punya peran luar biasa dalam menjaga ekosistem,” katanya. Terabaikannya masyarakat adat dalam upaya penyelamatan gambut dibenarkan oleh Hambali, masyarakat adat dari Provinsi Jambi. Di Jambi, katanya, masyarakat yang hidup di kawasan hutan dan lahan gambut mencapai 35 ribu kepala keluarga (KK) atau sekitar 140 ribu jiwa.

“Sejak dulu mereka membuka lahan, tapi aman dan tidak terjadi kebakaran karena ada karifan lokal,” kata aktivis LSM Mitra Aksi yang selama ini aktif mendampingi masyarakat lokal Jambi itu. Hambali menegaskan, pelibatan masyarakat lokal dalam restorasi gambut mutlak. Memberikan bantuan kanal blocking atau sumur akan sia-sia tanpa mendampingi dan memahami ekosistem yang ada di masyarakat lokal. “Selama ini selalu disalahkan, tapi tidak pernah didampingi dan didukung. Lengkaplah sudah penderitaan rakyat,” keluhnya.

Hambali mengharapkan ada langkah pemulihan, terlebih dahulu kepada masyarakat lokal. Ketika pemulihan sudah berjalan, dengan sendirinya proses restorasi dan rehabilitasi lahan gambut bisa berjalan maksimal. Aida Greenbury dari Asia Pulp and Paper’s (APP) sepakat dengan Hambali dan Radhar. “Kami sepakat adanya recovery mata pencaharian masyarakat lokal. Kita setuju untuk memulai program-program agroforestry,” kata Managing Director APP itu.

Paket restorasi
Terkait pemulihan lahan gambut, Dwikorita mengatakan UGM telah melakukan studi selama 25 tahun terakhir. “Hasilnya kami sampaikan 1 paket quick response yang harus segera dilakuan untuk menjaga agar Februari nanti tidak terjadi kebakaran.” Paket respons cepat itu berisi 4 hal. Pertama, gerakan bersama, termasuk di level masyarakat dan komunitas adat seperti aksi Gerakan Rakyat Peduli Lahan Gambut yang melahirkan Deklarasi Jogja. Kedua, restorasi mata pencaharian.

Ketiga, pemetaan spasial detail. Keempat, pembuatan kanal blocking yang tepat. “Peta spasial detail masih kasar sehingga perlu pemetaan secara detail,” katanya. Selain itu, Dwikorita mengaku telah menyiapkan 6 paket jangka menengah dan panjang. Pertama, rezonasi untuk mengetahui zona yang bisa direstorasi atau zona yang akan dibudidayakan. Kedua, rezonasi tata kelola air, dan ketiga rezonasi vegetasi, pemetaan sosial budaya. “Berbagai rezonasi itu sangat sulit dilakukan tanpa paket pemetaan sosial budaya sehingga harus pararel dilakukan,” terangnya.

Dari berbagai rezonasi dan pemetaan sosial budaya itu, lanjut Dwikorita, baru dapat ditetapkan tata ruang lebih tepat untuk mencapai pemulihan ekonomi yang diperkuat dengan aspek hukum. “Paket terakhir ialah melakukan monitoring dan verifikasi untuk penyempuranaan tata kelola.” Semua paket itu dilakukan mulai 2016 sampai 2045. Paket tawaran yang dibuat tim Pokja Gambut UGM itu sejalan dengan usulan peserta FGD, yakni menyoroti etika, tata kelola, dan tata kebijakan.

Senin, 21 Desember 2015 Penulis: (Furqon Ulya Himawan/MRC/X-5).

Leave a Reply

Your email address will not be published.