Tahun Konsolidasi dan Pertimbangan

Satu Tahun Jokowi-JK – 19 Oktober 2015 19:43 wib

Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla memimpin sidang kabinet. Foto: MI/Panca Syurkani.
Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla memimpin sidang kabinet. Foto: MI/Panca Syurkani.
Metronews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo dan Waki Presiden Jusuf Kalla lulus ujian di tahun pertama pemerintahan. Ditengah polarisasi politik dua kutub pasca Pemilu Presiden, tidak adanya dukungan mayoritas di parlemen, ekonmi dunia yang lesu, dan desain APBN warisan pemerintahan masa lalu tidak menghalangi duet pengusah ini melakukan banyak hal.

Ada banyak hal yang telah dan sedang dilakukan, tapi lebih banyak lagi yang menunggu sentuhan dan eksekusi. Menurut sastrawan Yudhistira ANM Massardi, Jokowi-JK belum melunasi janji-janji kampanye mereka. Bahkan, kata peneliti Institute Ecosoc Sri Palupi, yang ada inflasi janji-janji. “Janji politik terlalu besar, sehingga kedodoran. Nafsu besar, tenaga kurang,” timpal pengamat politik dari LIPI Profesor Ikrar Nusa Bhakti.Mereka bertiga merupakan bagian dari 24 peserta Focus Grup Discusion (FGD) bertajuk “Setahun Jokowi-JK” yang digelar awal bulan ini di Kompleks Media Group, Kedoya, Jakarta Barat. FGD digelar sebagai penanda lahirnya Media Research Centre, sebuah lembaga riset berbasis media di bawah naungan Media Group.

Bersama Ikrar, ada Djohermansyah Djohan, Lucius Karus, Muhammad Purianda, dan Tama S Langkun. Mereka memberikan pandangan dan penilaian di bidang polhukam. Di bidang ekonomi hadir Sri Palupi, Guru Besar Unpad Profesor Ina Primiana, Soleman Ponto, Dhanil Ansyar Simanjuntak, Arif Budimanta, Rokhmin Dahuri, dan Haryadi Sukamdani. Sedangkan di bidang sosial budaya ada Hajriyanto Y Thohari, Jaya Suprana, Yudhistira Massardi, I Sandyawan Sumardi, Kris Tan, Muhammad Ide Murteza, Azyumardi Azra, Firdaus, Retno Listyarti, Komaruddin Hidayat, dan KH Imanulhaq.

Di bidang polhukam, kritik pedas mengarah pada banyak hal: perubahan nomenklatur pemerintahan tak tuntas, pelanggaran HAM masa lalu yang tak tersentuh, manajemen pemerintahan yang menghambat pencairan anggaran, sistem multipartai yang menyandera, leadership yang lemah dan yang lain. “Manajemen wali kota masih dipakai Jokowi. Padahal ini mengelola pemerintahan,” kata Djohermansyah.

Bertabur kritik, diakui Ikrar, setahun berjalan bandul politik sudah berada di tangan Jokowi. Potensi gangguan masih ada. Lucius Karus menuding partai politik sebagai biang pelbagai masalah yang menggerogoti kinerja Jokowi. “Ganjalan utama sekarang ada pada baju hijau (TNI) dan baju cokelat (Polri), terutama baju hijau. Jokowi membuat pasar, membangun jalan, semua bisa lenyap akibat ulah oknum-oknum ini,” tambah Ikrar.

Lucius menganjurkan partai politik membuat pakta integritas dalam jangka waktu tertentu untuk memberi ruang seluas mungkin kepada Jokowi merealisasikan janji-janjinya sesuai Nawacita. Ia melihat figur Jokowi sudah cukup punya modal untuk mengubah bangsa ini. Djohermansyah meminta Jokowi menguatkan kontrol dan asistensi terhadap kinerja menteri dan kepala daerah. Juga perlu pembagian tugas yang jelas dengan Wapres.

Di bidang sosial-budaya, para peserta menyoroti absennya strategi kebudayaan, sikap intoleransi laten, kesenjangan yang melebar, doktrin persatuan dan kesatuan yang rapuh, dunia pendidikan bermutu rendah yang berpilin dengan komersialisasi dan budaya kekerasan, dan nilai-nilai moral yang merosot. “Belum ada strategi kebudayaan untuk mencapai tujuan atau target Nawacita, dan revolusi mental. Khawatir ini hanya slogan,” kata Hajriyanto.

Retno Listyarti prihatin, kurikulum dunia pendidikan bukan saja tidak jelas dan bongkar pasang, lunturnya keragaman di sekolah negeri justru diikuti meningkatnya kekerasan dan maraknya korupsi. Hajriyanto mengungkap seriusnya masalah intoleransi dan sektarianisme, terutama di Islam, yang makin mengeras. Sandyawan mempersoalkan tiadanya keadilan substantif bagi rakyat dan korban. “Sekarang terjadi pembiaran.”

Yudhistira meminta Jokowi memprioritaskan program revolusi mental. Program ini akan merombak cara pikir, cara kerja dan cara hidup menjadi lebih jujur, lebih disiplin, lebih santun dan lebih peduli. “Ada blessing in disguise yang sedang dikelola dengan hati-hati oleh Presiden dalam krisis nilai tukar rupiah. Situasi ini bisa jadi pendorong bagi kemandirian dan kemajuan usaha berbasis lokal, tak lagi tergantung impor,” kata Yudhistira.

Di sisa empat tahun pemerintahan, Azyumardi menyarankan Jokowi fokus memperkuat ke-Indonesiaan. Komaruddin menunjuk Pancasila sebagai ideologi penegak. Ini akar tunggang identitas bangsa. Sayangnya, Pancasila bukan sebagai acuan nilai perilaku. Azyumardi menambahkan faktor UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Sayangnya, ini tidak pernah jadi wacana publik yang serius. “Perlu revitalisasi dan resosialisasi,” kata dia.

Sumber: Media Research Centre.

Bentangan masalah di bidang ekonomi juga demikian luas: pertumbuhan 12 pilar ekonomi menurun, ekonomi yang tetap digerakan komoditas mentah, tetap dominannya ekonomi Jawa, kemiskinan dan pengangguran meningkat, defisit perdagangan meninggi, konsep maritim yang tidak jelas, ekonomi rakyat yang tergusur dan yang lain.

Ina Primiana menangkap ketidakjelasan dalam kebijakan industrialisasi. “Sekarang ini masyarakat bawah bingung. Industri kita mau dibawa ke mana? Apakah ke arah industri, pertanian atau ke jasa pariwisata?” Kebingungan itu semakin lengkap ketika kementerian, pusat dan daerah tidak mengambil langkah yang sama, saling tabrak atas nama ego sektoral. “Tidak ada tujuan bersama. Tidak ada koordinasi. Tidak ada sinergi.”

Soleman Ponto menyoroti ketidakjelasan dalam menerjemahkan konsep maritim. Di ujung tahun ini yang dibangun justru kereta api di pinggir pantai. Sudah ada tol, di Bandung malah akan dibangun kereta cepat. “Apa mau membunuh rakyat,” kata Soleman. Sri Palupi mencemaskan ketidakjelasan cita-cita ekonomi. “Di era Jokowi, bukan membangun dari pinggiran, melainkan menggusur dari pinggiran. Ini mengkhawatirkan,” kata Palupi.

Arif Budimanta menilai satu dari lima tahun pemerintahan tidaklah adil. Ia meminta menengok komitmen program-program Jokowi. Jokowi berusahan keras mengurai dan menegakkan benang basah di semua lini, termasuk warisan masa lalu. Salah satu yang dicatat Tama Langkun adalah dana desa. “Dana desa dianggap tidak mungkin, gagal secara politik. Tapi kan sudah berjalan. Kita harus cari jalan keluarnya,” kata Tama.

Para peserta FGD mengaku beratnya pekerjaan yang harus dipanggul pemerintahan Jokowi-JK empat tahun ke depan. Namun, mereka yakin cita-cita yang tertuang dalam Trisakti akan terwujud. “Pemerintahan Jokowi satu tahun ini bisa menjaga momentum yang buat kami keberhasilan, yaitu stabilitas politik dan ekonomi. Presiden sudah on the track. Kekurangan bisa ditambah di empat tahun ke depan,” kata Arif Budimanta.

DOR

Leave a Reply

Your email address will not be published.