Menghindari Salah Urus dalam Kebakaran Hutan

POLITIK
 Berita terkait hasil FGD “Solusi Titik Api” (selasa 3 november 2015).
Sabtu, 07 November 2015 Penulis: Irwansyah/Bandari Arining Fitranti/MRC/X-4

PRESIDEN Joko Widodo selain diminta melanjutkan moratorium izin pengelolaan lahan gambut juga didesak membentuk Badan Pengelola Kawasan Hidrologi Terpadu untuk menghindarkan salah urus dan kesembronoan dalam penanggulangan pembakaran hutan dan lahan.

Bila tidak, kebakaran hutan akan menjadi ritual tahunan dengan tumbal rakyat dan ekosistem.

Demikian benang merah yang dapat dipetik dari diskusi kelompok terfokus Solusi Titik Api, Merumuskan Penyelesaian Akar Permasalahan Penyebab Terjadinya Kebakaran Hutan yang digelar Media Research Center di Gedung Media Group, Kedoya, Jakarta Barat, (3/11).

“Selama ini negara salah urus, kita semua sembrono dalam mengolah lahan gambut,” ujar peneliti gambut dari LIPI Tukirin Partomihardjo dengan suara meninggi.

Sepuluh peserta diskusi yang secara khusus membahas penanggulangan kebakaran tersengat dengan sentilan itu.

Pernyataan itu kemudian memancing penegasan dari Romo Samuel Oton Sidin.

“Selama restorasi lahan gambut belum selesai, sepanjang itulah moratorium diberlakukan,” tegas peraih Kalpataru 2012 itu.

Diskusi kerusakan lahan gambut menjadi dominan kendati disadari pembakaran juga terjadi di area nongambut.

“Dari satu setengah juta hektare lahan yang terbakar, 70% di antaranya ialah gambut,” ujar Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan Kementerian LHK MR Karliansyah seraya menambahkan, “Luas lahan gambut yang terbakar itu sekitar 3% dari 32 juta hektare yang kita miliki.”

Kebakaran di lahan gambut juga akan memusnahkan keanekaragaman hayati baik flora, fauna, maupun mikroba beserta ekosistemnya.

“Habitat rawa gambut pascakebakaran hanya ditumbuhi jenis paku-pakuan, tumbuhan berbunga tidak akan bertahan. Apalagi jika kebakarannya berulang, dampaknya akan mematikan seluruh jenis tumbuhan dan segala makhluk hidup,” timpal Tukirin.

Dengan menyadari dampak yang ditimbulkan atas kebakaran lahan gambut tersebut, pemerintah telah mengeluarkan PP No 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

“Namun, sampai saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum mengeluarkan aturan pelaksanaannya,” ujar Rahmat Hidayat dari UNDP-REDD+.

Tidak hanya itu, pada 12 Juni 2014, pemerintah telah merumuskan 12 rencana aksi untuk mencegah pembakaran agar tidak terulang.

“Akan tetapi, tidak ada tindak lanjut. Konsep yang bagus itu hanya melayang-layang di tingkat wacana,” tegas Rahmat sembari mengambil peta kerawanan kebakaran hutan dan lahan yang sudah disebarkan KLHK, tetapi belum ada surat edaran mendagri tentang cara menggunakan peta tersebut.

“Mendagri memutuskan membentuk Masyarakat Peduli Api, tetapi kesulitan dana karena pemda tidak memberikan backup secara memadai.”

Minimnya dukungan dana di APBD untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan diakui Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin, yang menyebut angka Rp10 miliar dalam pos tanggap darurat.

“Anggaran yang terlihat memang kecil, tetapi jika disisir lebih jauh kemudian digabung-gabungkan, anggaran yang terkait dengan restorasi lahan gambut tersebut cukup besar.”

Tjut Sugandawaty Djohan menabalkan masalah penanggulangan dan pencegahan kebakaran hutan tidak semata-mata terkait dengan anggaran, tetapi juga menyentuh koordinasi dan komitmen dalam menjalankan kesepakatan yang sudah diputuskan.

“Regulasi kita soal hutan hampir lengkap. Konsep dan strategi sudah dirumuskan. Namun, semuanya tidak sampai pada tingkat implementasi,” ujar profesor dari Fakultas Biologi UGM itu.

Pernyataan Tjut diperkuat peneliti dari Forest Watch Elisa G Togu dengan menyebut aparat hukum harus memberikan sanksi kepada mereka yang merusak hutan.

“Harus dilakukan sungguh-sungguh dan konsisten.”

Walaupun demikian, pemerintah harus memandang pemantauan serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut sebagai prioritas utama.

Dalam kacamata Bambang Hero Saharjo, pencegahan seharusnya merupakan garda terdepan upaya penanggulangan kebakaran.

“Seharusnya setelah terjadi kebakaran, rehabilitasi pada lahan yang terbakar menjadi kewajiban yang harus dipenuhi siapa saja yang berada di balik pembakaran itu. Namun, setelah api padam karena turun hujan, perhatian beralih ke bagaimana mengatasi banjir,” ujar Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB itu.

Senyampang dengan pendapat Hero tersebut, ada desakan dari peserta diskusi agar pemerintah segera membentuk Badan Pengelola Kawasan Hidrologi Terpadu.

“Forum ini sebagai wadah untuk berkoordinasi dengan melibatkan seluruh stakeholder, baik dunia usaha, pemerintah, masyarakat adat, maupun anggota dewan, sehingga persoalan kebakaran ini tidak hanya muncul ketika bencana datang,” kata pakar kimia tanah dari IPB, Budi Indra Setiawan.

Seperti ditegaskan Tukirin, “Kita mudah lupa. Ketika api padam, dianggap persoalan sudah selesai. Baru tergagap-gagap ketika bencana kembali datang. Kita jarang tampil sebagai anak sejarah.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.