Akar Masalah Ada di Regulasi

Penulis: Tesa Oktiana Surbakti

Berita terkait hasil FGD “Solusi Titik Api” (selasa 3 november 2015).

SETIAP musim kemarau tiba, para pelaku industri yang bergerak di sektor kehutanan pasti deg-degan. Maklum, saat itulah para pelaku pembakaran hutan melakukan aksi durjananya. Pembakaran itu dilakukan untuk membuka lahan baru secara murah.

Bila kebakaran terjadi, siap-siap saja, semua telunjuk akan menuding batang hidung para industrialis. Padahal, pelaku industri mempunyai bukti bahwa pelaku pembakaran sejatinya ialah masyarakat. Mereka nekat berbuat demikian lantaran dibekingi oleh sejumlah mafia pembakar.

Kebakaran lahan----sumber: metrotvnews.com
Kebakaran lahan—-sumber: metrotvnews.com

“Setiap terjadi kebakaran, kamilah yang selalu jadi kambing hitam,” keluh Direktur Eksekutif Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) Liana Bratasida seusai mengikuti Forum Group Disccusion (FGD) yang diselenggarakan Media Research Center (MRC), Selasa (3/11). Menurut Liana, mustahil korporasi melakukan pembakaran di wilayah sendiri.

“Bodoh kalau kami membakar lahan! Industri pulp dan kertas itu bahan bakunya sangat tergantung dengan Hutan Tanaman Industri (HTI). Malah sekarang kami yang waswas dengan keberlanjutan produksi,” tutur Liana.

Dia mengungkapkan kini stok bahan baku kayu sejumlah perusahaan pulp dan kertas terancam kritis. Biasanya perusahaan memenuhi bahan baku secara periodik.

Rerata lama waktu penyimpanan stok bahan baku berkisar antara 6 bulan-1 tahun bergantung dari skala perusahaan. Persoalannya, titik api yang muncul di sejumlah wilayah seperti Kalimantan dan Sumatra telah menjalar ke HTI milik perusahaan.

Ulah masyarakat

Lina mengatakan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) memang belum berimbas langsung pada penurunan angka penjualan, tetapi baru mengguncang proses produksi. Namun, lanjut dia, korporasi mendapatkan beban tambahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang tidak dilakukan.

Pasalnya, pemerintah mewajibkan perusahaan memadamkan titik api yang muncul di lahan konsesi (HTI) meskipun bersifat sebaran dari lokasi lain. Praktis, sambung dia, perusahaan harus mengeluarkan biaya mencapai triliunan rupiah.

“Jangan dikira proses pemadaman itu murah. Semakin luas lahannya, misal sampai 100-an hektare, bisa habis triliunan anggarannya,” keluh Liana.

Adanya titik api di lahan konsesi, menurut dia, imbas dari belum adanya pemetaan pengelolaan lahan gambut yang kian diperparah lemahnya pengawasan berikut penegakan hukum.

Kenyataan di lapangan, kata Liana, terbilang sangat kompleks. Meskipun lahan konsesi tersebut telah dijaga dari hal yang bisa memantik titik api, tetapi perlu disadari masyarakat kerap bertindak tanpa permisi untuk memanfaatkan lahan yang open access.

Terlebih lagi, sejumlah lahan konsesi juga berbatasan langsung dengan perkebunan milik rakyat yang dikerjakan berkelompok (plasma).

“Belum ada batas yang jelas soal pengelolaan lahan hutan. Masyarakat bisa saja masuk ke lahan konsesi dan kemudian membuka kebun sawit lewat cara yang paling praktis, yaitu  dengan membakar.”

Api kebakaran itu, lanjut dia, ujung-ujungnya merambat ke lahan konsesi. Pihak korporasi mengaku sulit mengusir masyarakat yang melakukan pembakaran. “Kalau pun kami usir masyarakat, yang terjadi adalah konflik,” tukas dia.

Revisi
Berkaca dari hal itu, Liana mendesak pemerintah merevisi sejumlah regulasi yang membuka celah aksi pembakaran hutan. Salah satu regulasi yang perlu direvisi, menurut dia, ialah UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lantaran terdapat regulasi yang rawan disalahgunakan.

Perlunya revisi UU PPLH juga disampaikan Wakil Ketua Pansus Kebakaran Hutan Abdul Gafar Usman. Menurut dia, UU PPLH perlu direvisi, khususnya pada Pasal 69 ayat 2.
“Dalam undang-undang itu diperbolehkan petani membakar lahan maksimal 2 hektare,” sebut Abdul.

Menurutnya, pasal tersebut adalah penyebab sulitnya melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan pembakaran hutan di tanah air.

Dia mengingatkan, jika undang-undang itu tidak direvisi, pemerintah akan dianggap menyetujui salah satu penyebab adanya kebakaran hutan di Indonesia.

“Masak ada undang-undang yang memperbolehkan melakukan pembakaran lahan, apalagi sekarang sedang dalam kondisi El Nino,” tandas dia.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat TTA Nyarong juga mengatakan hal yang senada.

“Harmonisasi regulasi sangat penting,” katanya. Meski demikian, yang terpenting ialah aturan yang dibuat dipatuhi. Jika tidak, menurut dia, harmonisasi dan regulasi apa pun yang dikerjakan akan terbuang percuma.(Nur/Fox/Ric/H-4)

tesa@mediaindoensia.com

 

 


2 thoughts on “Akar Masalah Ada di Regulasi

  1. Pingback: billiga fotbollströjor

  2. Pingback: billiga fotbollströjor