Fokus Pemerintahan Jokowi

Berita terkait hasil FGD “Satu Tahun Pemerintahan Jokowi” (selasa, 6 oktober 2015).

Kebijakan ekonomi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla membingungkan dan kehilangan fokus sehingga terlihat masih lemahnya koordinasi dan besarnya ego sektoral, demikian hasil Focus Group Discussion yang diselenggarakan Media Research Center di Jakarta 6 Oktober lalu.

Setahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada 20 oktober 2015 belum menciptakan langkah atau gerak bersama untuk mencapai cita-cita atau tujuan bersama, bahkan terkesan masing-masing kementerian maupun pemerintah pusat dan daerah jalan sendiri-sendiri atau tidak adanya koordinasi.

Situasi ini membuat bingung masyarakat termasuk para pengusaha, pasalnya tiadanya fokus yang jelas arah pembangunan Indonesia akan menuju kemana, kondisi ini tidak selaras dengan nawa cita untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Peneliti Institute Ecosoc Sri Palupi menyebutkan Indonesia belum memiliki peta atau tata ruang ekonomi, seharusnya Indonesia harus berhitung potensi-potensi ekonomi yang dimiliki dan skenario bagaimana memanfaatkannya atau pengembangannya.

Kalau mantan walikota solo tersebut tidak fokus karena banyak masalah mendasar yang menuntut penyelesaian maka akan menciptakan ketimpangan yang lebih besar, padahal Joko Widodo ingin mengurangi indeks gini, sementara indeks gini Indonesia cenderung naik dalam lima tahun terakhir.

Untuk mengurangi indeks gini Joko Widodo tidak sekedar mendistribusikan dana desa hingga mencapai 16 setengah triliun rupiah atau setara 80 persen dari total dana desa nasional pada awal oktober 2015, tapi harus fokus memilih sektor pembangunan misalnya pada kemaritiman dan pertanian saja.

Selain itu Indonesia juga belum mencapai kedaulatan pangan dan rentan gagal panen sehingga mudah diterpa ketidak-stabilan harga pangan, sedangkan di bidang infrastruktur moda transportasi massal di tiap wilayah masih sangat kurang dan belum terintegrasi dengan baik.

Staf khusus menkeu arif budimanta mengakui pentingnya distribusi dana desa tersebut secepatnya, total dana desa 2015 sebesar 20 triliun rupiah dan dinaikkan dua kali lipat menjadi 40 triliun pada tahun depan, Arif menambahkan pengucuran dana desa ini untuk membantu mengembalikan ketidak-seimbangan antara Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa dan antara kota dan desa di Indonesia.

Persoalannya, mantan gubernur D-K-I Jakarta ini sekarang harus mengelola negara dengan jumlah penduduk sekitar 240 juta jiwa.

Tentu saja kepemimpinan Joko Widodo belum sempurna karena untuk menilainya harus menunggu empat tahun lagi, namun untuk berhasil Joko Widodo harus tegas dan fokus menjalankan program-programnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.