Pengelolaan Lahan Gambut

 

Pengawasan Lemah Hutan Telantar

MEDIA Research Center (MRC), lembaga riset di bawah Media Group, menggelar diskusi kelompok terfokus bertema Pengelolaan lahan gambut lestari untuk meminimalisasi titik api 2016, Selasa (1/3).

Diskusi tersebut bertujuan memberikan masukan kepada pemerintah terkait restorasi lahan gambut.Pengelolaan Lahan Gambut

Kebakaran hutan dan lahan tahun lalu menjadi pelajaran berharga. Ke depan, untuk meminimalisasikan potensi bencana itu, pemerintah membuat program restorasi lahan gambut.

Dalam upaya memaksimalkan restorasi lahan gambut, pemerintah perlu terus-menerus memetakan dan menyempurnakan sistem hidrologi.

Tidak terjaganya sistem hidrologi menyebabkan subsiden atau penurunan kondisi kubah gambut yang berfungsi sebagai pencegah meluapnya air sungai.

Sementara zonasi dibutuhkan sebagai acuan untuk memudahkan restorasi dan pemanfaatan lahan gambut itu.

“Intinya hidrologi lahan gambut itu harus betul-betul dijaga sesuai aslinya. Kalau sampai ada perubahan akibat berbagai kegiatan atau pengaruh lain di sekitarnya akan menimbulkan kerusakan,” kata pakar ekologi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tjut Sugandawati dalam diskusi yang berlangsung di Kantor Media Indonesia, di Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta, Selasa (1/3).

Menurut Tjut, ketinggian permukaan air di lahan gambut harus tetap terjaga.

“Hal itu harus dilakukan pertama kali. Jika sistem hidrologinya baik tidak hanya dapat dimanfaatkan, tetapi juga diandalkan sebagai penjaga ekologi hutan hujan tropis.”

Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG), Nazir Foead, mengakui bahwa rencana pemanfaatan lahan gambut untuk kepentingan dan pemberdayaan warga masyarakat akan dilakukan setelah pihaknya memperbaiki zonasi terlebih dulu.

“Zonasi dimaksimalkan dengan mempercepat pembuatan peta skala besar, yakni 1 : 5.000. Dengan peta radar topografi, kami mengetahui semua lokasi lahan gambut yang menjadi prioritas restorasi,” ujarnya.

DI sisi lain, menurut Kepala Pusat Studi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Universitas Palangkaraya Darmae Nasir, kebakaran hutan dan lahan di Tanah Air disebabkan lemahnya pengawasan terutama di hutan yang masih terbuka (open access).

“Kalau kawasan yang jelas pemegang izinnya, kita tinggal mengawasi kinerja mereka. Jika di kawasan open access, memang agak sulit,” ujar Darmae.

Kondisi tersebut semakin diperparah timpangnya jumlah polisi hutan dengan luas kawasan hutan yang harus mereka awasi.

Akibatnya, api yang berasal dari kawasan open access rentan untuk merambat ke lahan di sekitarnya.

“Di Kalimantan Tengah ada istilah land grabbing, yakni warga miskin dan perusahaan berebut lahan dengan cara murah,” ungkap Darmae.

Ketua Perhimpunan Gambut Indonesia Supiandi Sabiham menambahkan, pengawasan yang baik dapat mencegah kebakaran hutan dan lahan.

“Kita tahu ada regulasi warga tidak boleh membakar. Tetapi kalau tidak ada kontrol, ya sama saja bohong.”

Supiandi mencontohkan tata kelola hutan dan lahan gambut di Malaysia yang berhasil karena adanya pengawasan dari pemerintah.

Padahal, praktik pembakaran lahan di negeri jiran tersebut tidak kalah masifnya.

“Kita mengupayakan adanya manajemen gambut, tetapi tidak ada artinya tanpa pengawasan.”

Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengakui bencana kebakaran hutan dan lahan gambut tidak terlepas dari faktor sosial dan sosial kemasyarakatan.

“Terjadinya kebakaran itu setelah masuknya model-model kapitalisasi. Masyarakat kita terobsesi berkebun sawit dalam skala besar, tetapi tidak sesuai dengan kapasitas mereka. Pada saat bersamaan, akses warga terhadap sumber-sumber ekonomi lain terbilang rendah karena minimnya infrastruktur. Tidak ayal, mereka tidak punya banyak pilihan dan akhirnya membakar lahan baik itu untuk digarap sendiri atau pihak lain yang ingin menguasai lahan,” tutur Arsyad.

Berdasarkan pengalaman restorasi lahan di Semenanjung Kampar, Riau, Sustainability Director of Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Petrus Gunarso menilai para pemangku kepentingan perlu mendengarkan aspirasi masyarakat sekitar hutan.

“Harus ada pemahaman wilayah mana yang mau dikelola dan mana yang tidak boleh dikelola.”

Sulitnya menegakkan aturan perlindungan lahan tersebut diyakini disebabkan belum terciptanya konsolidasi lahan dan pelembagaan aturan di tingkat lokal.

“Lahan di Jawa sudah terkonsolidasi dan jelas kepemilikannya. Di luar Jawa itu yang menjadi persoalan mendasar. Oleh karena itu, pemerintah perlu menata kembali status penguasan dan pemanfaatan lahan,” tandas Direktur PT Sinar Mas Agro Resources & Technology Tbk Soewarso.

Dalam pandangan Kepala BRG Nazir Foead di situlah urgensi pembuatan peta topografi yang berfungsi sebagai acuan untuk menentukan wilayah lahan gambut yang bisa dimanfaatkan dan menghasilkan nilai ekonomi bagi warga.

Peta tersebut juga dapat dimaksimalkan untuk memperbaiki dan menghilangkan kekeliruan pemanfaatan lahan gambut baik oleh warga lokal maupun pelaku industri.

Leave a Reply

Your email address will not be published.